Welcome

Demokrat Sindir PDIP ‘Gila’ Kuasa Buntut Kisruh RUU Pemilu

Demokrat Sindir PDIP ‘Gila’ Kuasa Buntut Kisruh RUU Pemilu

Demokrat Sindir PDIP ‘Gila’ Kuasa Buntut Kisruh RUU Pemilu

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik yang gila kuasa. Menurutnya, PDIP terlalu mengfungsikan banyak dalih untuk berkuasa.
FS88BET
Pernyataan ini disampaikan Andi merespons sikap PDIP yang menolak
“Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa,” kata Andi, Kamis (11/2).

Dia menyoroti langkah PDIP yang mendorong supaya pembahasan RUU Pemilu tidak dilanjutkan. Padahal, menurutnya, PDIP terhitung partai politik yang berinisiatif untuk membahas revisi RUU pilkada dan Pemilu.

Andi terhitung mengkritik sikap PDIP di dalam merespons wacana normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023. Menurutnya, sikap PDIP kala ini berbeda bersama sikap yang ditampilkan PDIP kala menyikapi protes publik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Saat banyak protes pilkda 2020 gara-gara Covid-19, justru jajaran pengurus layaknya Djarot [Saiful Hidayat], Hasto [Kristiyanto], bahkan Mendagri memaksakan pilkada,” katanya.

Andi menyatakan, permintaan supaya Pilkada Serentak selalu terselenggara pada 2024 supaya pemerintah mampu fokus menangani pengaruh pandemi Covid-19 tidak seiring bersama pengakuan Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, anggapan yang mampu diambil alih dari pengakuan ketiga pejabat pemerintahan berkaitan penanganan pengaruh Covid-19 adalah pilkada serentak layak untuk digelar pada 2022 dan 2023.

“Presiden Jokowi menanggung setahun vaksin selesai, jika selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Menteri Airlangga dan SMI [Sri Mulyani] menanggung ekonomi Indonesia tumbuh 5 sampai 6 persen tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023,” katanya.

Berangkat dari itu, Andi melanjutkan, spekulasi bahwa PDIP dan partai politik lain bakal mengfungsikan kekosongan penyelenggaraan Pilkada di 2022 dan juga 2023 untuk berebut proporsi pejabat kala (Pjs) kepala area tidak mampu disalahkan.

Selain itu, menurutnya, spekulasi bahwa upaya supaya penyelenggaraan pilkada serentak selalu berlangsung di 2024 merupakan langkah untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mempersiapkan putra sulung Jokowi untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta tidak mampu disalahkan.

“Jangan salahkan munculnya spekulasi 271 pilkada 2022 dan 2023 yang tidak ditunaikan itu bakal dimanfaatkan PDIP dan partai-partai lain berebut atau bagi-bagi Pjs dari birokrasi. Akan berlangsung politisasi ASN,” kata Andi.

Dia melanjutkan, posisi Demokrat mendorong normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023 bukan berburu kekuasaan, melainkan gara-gara menerima banyak masukan perihal bahaya yang bakal dihadapi jika pelaksanaan pilkada serentak ditunaikan pada 2024.

Menurutnya, pemerintah dan DPR mestinya belajar dari momen yang berlangsung di Pemilu 2019, di mana banyak petugas KPPS yang wafat akibat kelelahan.

Andi pun mengingatkan bahwa penunjukan Pjs sepanjang dua tahun di ratusan area yang tidak mempunyai kepala area definitif bakal menjadi masalah tersendiri jika pilkada serentak baru digelar 2024.

“Karena itu penting dipisah. Partai Demokrat terhitung menganggap power kepala area bukan dari pemiihan rakyat bakal lemah, bakal timbul masalah legitimasi bahkan sampai tersedia yang dua tahun Pjs atau penjabat,” imbuh Andi.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Pemilu mandek di Parlemen Senayan. Hal ini pun menyebabkan penyelenggaraan pilkada serentak bisa saja baru bakal terselenggara pada 2024, dengan kata lain batal dinormalisasi ke 2022 dan 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *