Welcome

Deret Opsi Usai Pemerintah Ngotot Pilkada Serentak di 2024

Deret Opsi Usai Pemerintah Ngotot Pilkada Serentak di 2024

Deret Opsi Usai Pemerintah Ngotot Pilkada Serentak di 2024

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan sejumlah opsi mengenai revisi UU Pemilu dan Pilkada. Opsi-opsi itu merespons gelagat pemerintah yang bersikukuh tak sudi ada pilkada di 2022 dan 2023, melainkan di 2024 layaknya diatur UU yang berlaku waktu ini.
FS88BET
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati memberikan revisi UU Pemilu selamanya wajib dilakukan. Sebab banyak hal di dalam manajemen kepemiluan yang wajib dibenahi.

Khoirunnisa mengajukan pengaturan soal pemilu pada kondisi pandemi sebagai opsi pertama. Jika UU direvisi, maka pilkada selanjutnya digelar pada 2022 dan 2023.

“Kan ada alasan terhitung kami enggak pemilu di 2022 dikarenakan belum pasti pandeminya selesai. Di revisi sekarang, kami sanggup membuat regulasi yang lebih adaptif bersama dengan kondisi krisis atau kondisi pandemi,” kata Khoirunnisa waktu dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

Opsi ke dua Khoirunnisa adalah perpanjangan masa jabatan semua kepala daerah. Kepala tempat yang masa jabatannya habis pada 2022, 2023, atau 2024, diperpanjang sampai 2027.

Opsi ini menjawab kasus ratusan tempat bakal dipimpin penjabat (Pj.) yang ditunjuk pemerintah sampai 2024. Usulan ini terhitung sekaligus mencegah pilkada dan pemilu digelar di dalam tahun yang sama.

Pemilu nasional digelar 2024, waktu pilkada serentak semua Indonesia dihelat pada 2027. Menurut Khoirunnisa, pemilu dan pilkada wajib dipisahkan.

“Kita mempunyai pengalaman di 2019 bersama dengan pemilu lima kotak amat berat dan kompleks. Pada waktu itu sebenarnya udah banyak yang bilang wajib diubah desain keserentakannya,” ujarnya.

Khoirunnisa merekomendasikan pemilu serentak dibagi dua tahap. Pemilu Serentak Nasional yang menyerentakkan pilpres, penentuan anggota DPR, dan anggota DPD digelar 2024. Lalu Pemilu Serentak Daerah yang menyerentakkan pilkada bersama dengan penentuan DPRD digelar 2027.

“Putusan MK pemilu wajib memperkuat sistem presidensil, mencerdaskan pemilih, sebabkan demokratisasi partai, sistem yang efisien dan efisien sehingga penyelenggara tidak berat,” tutur Khoirunnisa.

Sebelumnya, pemerintah menampik Dalam draf revisi UU Pemilu, pilkada selanjutnya digelar pada 2022 dan 2023. Kemudian pilkada serentak semua Indonesia pada 2027.

Ketentuan itu berlainan bersama dengan aturan yang masih berlaku di dalam UU Pilkada waktu ini, yaitu tak ada pilkada di 2022 dan 2023, melainkan pada 2024 serentak di semua Indonesia. Bersamaan pula bersama dengan pemilu.

Namun, pemerintah dambakan pilkada serentak selamanya digelar pada 2024 sesuai aturan UU Pilkada.

Menurut sumber CNNIndonesia.com yang enggan disebutkan namanya, Presiden Jokowi menghimpun para elite partai koalisi di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menampik semua konsep revisi UU Pemilu. Salah satu alasan Jokowi adalah ada sejumlah pilkada yang sensitif, salah satunya adalah Pilkada DKI pada 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *