Welcome

DPR-Pemerintah Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas

DPR-Pemerintah Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas

DPR-Pemerintah Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas

Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyepakati sebanyak 33 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk masuk ke di dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Pasang Bola
Sejumlah fraksi di DPR menyetujui dengan memberikan beberapa catatan. Adapun RUU itu terdiri dari 22 usulan DPR (2 RUU diusulkan dengan pemerintah); sesudah itu 9 RUU diusulkan oleh pemerintah; dan 2 RUU diusulkan oleh DPD.

“Apakah Rancangan Prolegnas Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Tahun 2021 udah bisa kami setujui dengan catatan?,” ujar Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, Kamis (14/1) malam.

“Setuju,” jawab perwakilan fraksi.

Sejumlah RUU yang diputuskan yaitu sebagai berikut

1. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 perihal Penyiaran

2. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum

3. RUU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan

4. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 perihal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 perihal Jalan

6. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 perihal Badan Usaha Milik Negara

7. RUU perihal Energi Baru dan Terbarukan

8. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana

9. RUU perihal Pengawasan Obat dan Makanan

10. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 perihal Sistem Keolahragaan Nasional

11. RUU perihal Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

12. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

13. RUU perihal Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

14. RUU perihal Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

15. RUU perihal Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

16. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 perihal Pendidikan Kedokteran

17. RUU perihal Penghapusan Kekerasan Seksual

18. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara

19. RUU perihal Masyarakat Hukum Adat

20. RUU perihal Profesi Psikologi (Judul RUU beralih menjadi RUU perihal Praktik Psikologi)

21. RUU perihal Larangan Minuman Beralkohol

22. RUU perihal Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

23. RUU perihal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

24. RUU perihal Perlindungan Data Pribadi

25. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 perihal Landas Kontinen Indonesia

26. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

27. RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika

28. RUU perihal Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

29. RUU perihal perihal Ibukota Negara

30. RUU perihal Hukum Acara Perdata

31. RUU perihal Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU perihal Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1984 perihal Wabah Penyakit Menular)

32. RUU perihal Daerah Kepulauan

33. RUU perihal Badan Usaha Milik Desa

Sementara itu, untuk daftar kumulatif terbuka yakni:

1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka perihal Pengesahan Perjanjian Internasional

2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka perihal Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *