Welcome

DPR Ungkap Adanya Ketidakadilan Gelar Pilkada Bareng Pilpres 2024

DPR Ungkap Adanya Ketidakadilan Gelar Pilkada Bareng Pilpres 2024

DPR Ungkap Adanya Ketidakadilan Gelar Pilkada Bareng Pilpres 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengutarakan alasan pihaknya mengusulkan gelaran penentuan kepala area (pilkada) digelar 2022. Diketahui, rencana pada mulanya pilkada digelar bersama-sama dengan Pemilu 2024.

Doli menyebutkan sekiranya pilkada selamanya digelar bersamaan dengan Pilpres 2024 dapat membangkitkan ketidakadilan bagi para kepala daerah.
BandarBolalive
“Kalau sekiranya Pilkada serentak di 2024 itu dijalankan secara nasional, bersama-sama dengan pemilu legislatif dan presiden, maka itu terhitung membuat ketidakadilan bagi para kepala daerah,” kata Doli dalam diskusi daring, Minggu (24/1).

Selain itu, Doli mencatat, setidaknya tersedia ratusan kepala area terasa tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota yang nantinya dapat menunjuk pejabat kala sekiranya pilkada dijalankan secara serentak terhadap 2024.

Pejabat kala itu dapat menggantikan kepala area yang era jabatannya habis terhadap 2022 dan 2023. Sebab mereka wajib isikan kekosongan pemimpin area sampai pilkada dijalankan serentak terhadap November 2024.

Pada 2017 misalnya, ia mengatakan, tersedia 101 area meliputi tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang wajib diganti pejabat sementara. Lalu di 2018, tersedia 171 area meliputi 25 provinsi, 156 kabupaten/kota yang wajib diganti.

Menurut Doli, melacak ratusan pejabat kala untuk mengganti ratusan kepala area selanjutnya tidak gampang lantaran jumlah pejabat yang sedikit.

“Saya kira untuk melacak pejabat kepala area dengan jumlah yang banyak tidak terlampau mudah. Tentu dapat melibatkan banyak pihak atau institusi yang lantas nanti mampu berimplikasi terhadap politik juga,” ujarnya.

“Nah oleh gara-gara itu, beberapa besar pandangan komisi II menginginkan laksanakan evaluasi terhadap penataan ulang jadwal,” kata politikus Golkar tersebut.

Doli menyebut RUU Pemilu yang kala ini tengah dibahas di Baleg DPR sejak awal sebenarnya diusulkan pihaknya. Menurutnya, Komisi II sejak awal telah menyusun RUU selanjutnya untuk memperbaiki proses pemilu.

Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang dapat dibahas DPR. RUU selanjutnya memadukan UU Pemilu Nomor 7 th. 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 th. 2016.

Naskah revisi UU pemilu keliru satunya mengatur pelaksanaan pilkada terhadap 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi keliru satu area yang menggelar penentuan kepala area tersebut.

Dalam UU pemilu sebelumnya, pilkada serentak di semua provinsi, kabupaten dan kota digelar terhadap 2024 bersamaan dengan penentuan bagian DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *