Welcome

Komisi XI DPR Minta Kaji Ulang Pajak Mobil Baru Gratis

Komisi XI DPR Minta Kaji Ulang Pajak Mobil Baru Gratis

Komisi XI DPR Minta Kaji Ulang Pajak Mobil Baru Gratis

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyebut konsep pemerintah tepatnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hendak menggratiskan pajak mobil baru Maret mendatang mesti dikaji ulang.
BandarBolalive
Hal ini kata Kamrussamad untuk lihat apakah gratis pajak mobil baru ini bisa sungguh-sungguh menarik minat pembelian kendaraan baru roda empat di penduduk supaya bisa menggenjot roda perekonomian atau justru malah menyingkirkan pemasukan negara.

“Ini mesti dikaji mendalam apakah benar bisa menambah purchasing power dari penduduk dan beri tambahan jump start terhadap perekonomian,” kata Kamrussamad kala dihubungi CNNIndonesia.com lewat aplikasi pesan, Jumat (12/2).

Kamrussamad mencontohkan, hal serupa memang udah diterapkan di negara tetangga yakni di Malaysia. Namun, belum pasti penerapan kebijakan ini dapat tepat di Indonesia, maka kajian mendalam memang mesti dilakukan.

Selain itu, menurut Kamrussamad, industri otomotif Indonesia termasuk tak serupa dengan Malaysia. Ia mengatakan Malaysia menerapkan pemotongan pajak penjualan 100 prosen untuk mobil yang dirakit di dalam negeri, dan pemotongan 50 prosen untuk mobil yang dirakit di negara asalnya.

Oleh dikarenakan itu, sambungnya, sadar mesti tersedia ketentuan-ketentuan yang lebih sadar perihal wacana ini kalau memang dapat diterapkan di Indonesia.

“Bagaimana skema pencapaian obyek pertumbuhan industri otomotif, hal ini mesti penjelasan yang lebih cermat dan komprehensif sebelum saat dikeluarkan kebijakan formal tersebut,” katanya.

Kamrussamad termasuk mengingatkan perihal pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara gamblang perihal wacana ini. Penjelasan dan pandangan Sri Mulyani, kata dia, memang dibutuhkan lantaran sebagai bendahara negara.

“Kita termasuk mesti mendengarkan pandangan dan penjelasan Menteri Keuangan perihal dengan revisi PMK PPnBM DTP serta Kajian OJK perihal (DP) 0 prosen dan penurunan ATMR Kredit (aktiva tertimbang menurut risiko) ini,” kata dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo berarti Kementerian Keuangan udah menyetujui konsep kebijakan bebas pajak mobil baru yang sebelumnya sempat ditolak Sri Mulyani Indrawati.

Buktinya, Yustinus mengungkapkan keterangan formal atau rilis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian udah jadi ketetapan dengan dari antar kementerian/lembaga.

“Sesuai rilis itu. Rilis itu hasil koordinasi bersama. Pertimbangannya tersedia di dalam rilis itu,” ujar Yustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/2) malam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *