Welcome

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Presiden, Rizal Ramli Protes

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Presiden, Rizal Ramli Protes

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Presiden, Rizal Ramli Protes

Rizal Ramli menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang dimohonkan dirinya. Dia apalagi menyebut bahwa putusan itu menggambarkan MK sebagai ‘Mahkamah Kekuasaan’.

Menurutnya, MK tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat sehingga menggagalkan pembahasan secara substansi gugatan selanjutnya dengan menolak legal standing dirinya sebagai pemohon.
Pasang Bola
“MK lebih mendengarkan nada kekuasaan. Para hakim di MK tidak mempunyai bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang lumayan untuk mengalahkan pandangan kami,” kata Rizal melalui info resmi, Minggu (17/1).

Rizal kemudian merujuk terhadap 12 persoalan gugatan judicial simak berkaitan presidential threshold 20 persen yang lebih dari satu besarnya diproses dan dibahas dalam sidang MK.

Dia mempertanyakan kenapa gugatannya ditolak sebab alasan Rizal bukan anggota partai. Sebab, menurut dia, benar-benar tidak mungkin bila penggugat ketentuan selanjutnya harus didampingi atau mewakili partai politik. Alasannya, parpol berkepentingan melanggengkan presidential treshold sebanyak 20 persen.

“Mereka, parpol-parpol selanjutnya berkepentingan untuk konsisten melanggengkan sistem sistem demokrasi kriminal sebab beruntung parpol-parpol secara finansial,” kata dia.

“Tidak mungkin mereka berkenan melakukan perbaikan, reformasi sistem politik yang kriminal tersebut,” tambahnya.

Rizal melayangkan gugatan uji materi terhadap pasal 222 UU Nomor 7/2017 berkaitan ambang batas pencalonan presiden terhadap 4 September 2019.

Dalam gugatannya, Rizal menghendaki MK menghapus syarat ambang batas yang udah membatasi hak seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, rakyat yang harus memilih dan menyortir calon presiden.

“Ada negara layaknya Ukraina yang apalagi mempunyai 39 calon presiden, dengan 18 orang dicalonkan parpol yang berlainan dan 21 orang dicalonkan independen. Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya,” ucapnya.

Menurut Rizal, tanpa reformasi sistem politik tersebut, faktor duwit dapat menjadi benar-benar memilih bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Terutama, kata dia, bagi mereka yang menopang cost parpol dan kampanye lainnya.

“Begitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, meremehkan keperluan nasional dan rakyat,” kata Rizal yang juga merupakan ekonom.

Gugatan Rizal itu resmi ditolak terhadap Kamis (14/1) kemarin. Lima berasal dari sembilan hakim yang duduk dalam sidang pleno terbuka menolak gugatan tersebut.

“Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya, amar putusan mengadili membuktikan permohonan para pemohon tidak mampu diterima,” kata Hakim Ketua Mahkamah, Anwar Usman membacakan amar putusannya, Kamis (14/1).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai ambang batas presiden dalam pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.

Menurut hakim, pemilih terhadap Pemilu legislatif 2019 dianggap udah jelas bahwa nada mereka dapat digunakan untuk memilih ambang batas pencalonan presiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *