Welcome

NasDem Dukung Pelarangan FPI, Gerindra Pertanyakan Mekanisme, Ada Apa?

NasDem Dukung Pelarangan FPI, Gerindra Pertanyakan Mekanisme, Ada Apa?

NasDem Dukung Pelarangan FPI, Gerindra Pertanyakan Mekanisme, Ada Apa?

Fraksi Partai NasDem DPR RI menunjang cara pemerintah memutuskan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Di segi lain, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan mekanisme pelarangannya.

Sebelumnya, penetapan FPI sebagai organisasi terlarang ditetapkan lewat penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken 6 pejabat tertinggi kementerian atau instansi yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Kepala BNPT.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali menjelaskan FPI udah bertentangan dengan keputusan hukum yang berlaku dan juga asas-asas kehidupan bersama.

“Mendukung penuh SKB berkenaan segala pelarangan aktivitas dan pemakaian simbol/atribut organisasi FPI yang betul-betul bertentangan dengan keputusan hukum yang berlaku dan juga asas-asas kehidupan dengan lainnya,” kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/12).

Ia pun berharap segenap aparatur negara untuk bersikap tegas, adil didalam menegakkan hukum, dan juga sigap menindak tiap-tiap potensi yang akan mengganggu ketertiban umum.

Menurutnya, cara itu mesti ditunaikan didalam rangka melindungi eksistensi ideologi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu terhitung mengajak seluruh elemen bangsa untuk selalu melindungi ketertiban, ketentraman, dan juga keharmonisan sosial di sedang kehidupan bersama.

“Fraksi Partai NasDem mengajak seluruh warga bangsa untuk memunculkan impuls dialog, toleransi, dan gotong royong di sedang kehidupan sosial kita,” ucap Ali.

Terpisah, Anggota DPR berasal dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mempertanyakan kesesuaian mekanisme pembubaran FPI dengan keputusan di UU Ormas.

“Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini udah ditunaikan sesuai mekanisme UU Ormas, terutama Pasal 61 yang mesti lewat sistem peringatan tertulis, penghentian aktivitas dan pencabutan standing badan hukum,” ujarnya, lewat info tertulis.

“Selain itu kita terhitung mempertanyakan apakah udah ditunaikan konfirmasi secara hukum terhadap hal-hal negatif yang dituduhkan kepada FPI,” lanjut dia.

Habiburokhman mencontohkan soal tudingan keterlibatan bagian FPI didalam tindak pidana terorisme.

“Apakah udah dipastikan bahwa tindakan berikut ditunaikan dengan mengatas-namakan FPI? Sebab jika hanya oknum yang melakukannya, tidak dapat serta-merta dijadikan legitimasi pembubaran FPI,” kata Anggota Komisi III DPR ini.

Dia menganalogikan dengan penangkapan kader parpol didalam persoalan korupsi. “Tidak dapat dikatakan bahwa partainya yang laksanakan korupsi dan mesti dibubarkan,” ucap Habiburokhman.

“Kami setuju dengan impuls pemerintah agar jangan tersedia organisasi yang dijadikan wadah bangkitnya radikalisme dan intoleransi, namun tiap-tiap keputusan hukum haruslah ditunaikan dengan mencukupi keputusan hukum yang berlaku,” tutur dia.

Pemerintah memutuskan FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama sejumlah kepala instansi negara, Rabu (30/12).

Dalam SKB tersebut, pemerintah terhitung melarang seluruh aktivitas dan pemakaian lambang FPI di lokasi Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh aktivitas yang masih mengfungsikan lambang FPI.

Alasan pembubarannya, di antaranya, ialah keterlibatan bagian FPI didalam aksi terorisme, aksi sweeping, dan persoalan ideologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *