Welcome

Perludem soal Kasus Orient Riwukore: WNA Tak Boleh Dilantik

Perludem soal Kasus Orient Riwukore: WNA Tak Boleh Dilantik

Perludem soal Kasus Orient Riwukore: WNA Tak Boleh Dilantik

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai Orient P. Riwukore tidak sanggup dilantik sebagai Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) gara-gara berstatus Warga Negara Amerika Serikat.
Bandar Taruhan
Titi menjelaskan, status Warga Negara Indonesia (WNI) jadi syarat mutlak calon kepala daerah. Aturan ini tertuang didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Warga negara asing tidak boleh dilantik sebagai kepala daerah,” ujar Titi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).

Titi berpendapat Orient kala ini berstatus berhalangan tetap. Sebab dia tidak memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan.

Dengan begitu, Titi menyebut Pasal 164 ayat (4) UU Pilkada sanggup diterapkan. Pemerintah disebut sanggup melantik Thobias Uly, wakil bupati terpilih, tanpa melantik Orient.

“Dengan skema pasal itu, wakil terpilih senantiasa dilantik,” terang Titi lagi.

Titi juga menyatakan kudu ada pengusutan penyebab Orient sanggup lolos verifikasi kala pendaftaran. Dia menduga, Orient manfaatkan dokumen palsu.

“Kalau hingga lolos pencalonannya, banyak sekali dokumen palsunya, terasa berasal dari KTP, pajak, dan lain-lain,” tutur Titi.

Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwukore diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat. Hal itu terungkap berasal dari surat resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Bawaslu, Senin (1/2).

Namun, KPU NTT perlihatkan Orient berstatus WNI kala mendaftarkan diri. KPU lebih-lebih telah mengecek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan Orient telah terdaftar didalam sistem kependudukan sejak 1997.

Meski begitu, Zudan tengah mengecek status kewarganegaraan Orient ke Kemenkumham. Ia juga berharap polisi untuk mengusut dugaan pemalsuan dokumen.

“Saya berpandangan bahwa yang berkaitan kudu diperiksa oleh polisi untuk mendalami kewarganegaraannya dan dokumen identitas yang berkaitan kala mendaftar sebagai paslon,” ucap Zudan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *